Pagongan- Lingkardesa.com
Pemasangan baliho Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan kewajiban bagi seluruh pemerintah desa di Indonesia. Kewajiban ini mengacu pada "UU Nomor 15 Tahun 2004" tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 5 ayat (1), "UUD 1945 Pasal 20", serta "Permendagri Nomor 72 Tahun 2020" tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Namun, kewajiban tersebut diduga belum dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Ranca Kalapa, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang.
Berdasarkan pantauan tim wartawan _Lingkardesa.com_ pada Selasa, 15 September 2026, baliho APBDes Tahun Anggaran 2026 tidak ditemukan di halaman maupun di papan informasi Kantor Desa Ranca Kalapa.
Hingga berita ini diturunkan, Penjabat Kepala Desa dan Sekretaris Desa Ranca Kalapa belum dapat dimintai keterangan. Tim Lingkardesa.com telah berupaya menghubungi keduanya, namun belum mendapat tanggapan terkait alasan tidak dipasangnya baliho APBDes 2026.
Absennya informasi anggaran yang dipublikasikan ke publik menimbulkan dugaan kurangnya transparansi dalam pengelolaan Dana Desa.
"LSM: Ini Bentuk Pengabaian Undang-Undang"
Ketua LSM Garuda Perkasa Nasional, Muhamad Marsa, SH, menyayangkan sikap Pemdes Ranca Kalapa. Menurutnya, mengabaikan aturan yang berlaku sama saja dengan melanggar undang-undang.
"Pemasangan baliho APBDes bukan hanya imbauan, melainkan amanat undang-undang. Kalau tidak dipasang berarti mengabaikan undang-undang. Ini juga melanggar *UU Nomor 14 Tahun 2008* tentang Keterbukaan Informasi Publik," tegasnya saat dikonfirmasi.
Sebagai lembaga kontrol sosial, pihaknya menyatakan akan menindaklanjuti temuan ini ke Pemerintah Kecamatan Panongan melalui Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Binwas). Tujuannya agar segera dilakukan pembinaan dan edukasi kepada Desa Ranca Kalapa terkait kewajiban pemasangan baliho APBDes 2026.
*Transparansi Anggaran, Kunci Pengawasan Warga*
Transparansi anggaran desa penting agar masyarakat dapat mengawasi langsung penggunaan Dana Desa. Keterbukaan informasi ini juga menjadi langkah pencegahan terhadap potensi penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran.
Warga berhak mengetahui berapa besar pendapatan desa, alokasi belanja, serta program apa saja yang dibiayai dari APBDes setiap tahun (Red-Lingkardesa.com)
